2017, and the world not end yet

          Sebuah UAS membawa saya mengaktifkan kembali blog usang nan jamuran ini. Bahkan jarak postingan antara tugas UAS tersebut dengan latest post adalah 3 tahun ... iya 3 tahun, sebuah timeskip yang kalau saya berada di dunia One Piece tentu sudah mampu menguasai Haki. Tapi apadaya jangankan mau beraksi, garis besar hidup saya kini terhambat karena belum kelar skripsi.

          Dari 3 tahun timeskip tersebut, apa aja sih yang sudah terjadi di hidup saya ?

          à Dari yang dulu pengen jadi kru televisi, sekarang kepikiran buat jadi komikus/storyteller

          Ini sebenernya main issue buat saya, baru kepikiran semenjak semester 8 dan rasanya ingin sekali belajar desain grafis secara mendalam di sebuah fakultas yang kini dirasa-rasa sepertinya saya 'salah jurusan'

          Walaupun sebenarnya terminologi 'salah jurusan' itu kurang tepat digunakan dalam kasus ini. Kalau kita mau ke Tanah Abang terus naik mobil jurusan Pasar Minggu, itu salah jurusan. Tapi kalau dari awal pengen ke Tanah Abang, udah masuk mobil jurusan Tanah Abang, mobilnya udah jalan, terus tautau kita mau ke Pasar Minggu, nah cuman ada dua pilihan deh :

          Turun di tengah jalan, naik mobil lagi ke Pasar Minggu

          atau,

          Tunggu mobilnya sampai ke Tanah Abang, baru ke Pasar Minggu

yang saya bingung, kenapa gak naik KRL aja ya :P

          Kalau masalah jadi kru TV, sebenernya ini udah terjawab karena belakangan ini suka ngebantuin mantan dosen yang mau ngebesarin PH nya, jadi kalau ada photo atawa video shooting seringkali terajak. Jadi paham juga kan.

          Pencarian jati diri ini emang lucu, kita semua mencari sebuah kepantasan, atau sebuah nilai kepantasan, terutama dalam bekerjaberkarir (karena tidak semua yang kau kerjakan adalah yang menjadi karir hidupmu). Beberapa menemukan kepantasan tersebut pada waktu yang ditentukan, disiapkan, disengaja. Sedangkan yang lainnya merasa tidak punya waktu lagi, dan menganggap bahwa ini adalah hal yang pantas. Nah saya golongan yang kedua. Merasa gak punya waktu lagi buat coba coba icip icip hal baru, sehingga saya harus menentukan sebuah peran. Ya ... komikus.

          Hmm padahal ngomik juga merupakan hal yang baru bagi saya, sampai akhirnya saya sadar bahwa saya sudah mulai hal kecil itu saat pertama kali masuk kuliah, saya membuat komik strip dengan judul komik geser bersamaan dengan Arya Novrianus membuat Komik Anus. Namun konsistensi menjawab itu semua, Komik Anus dengan balutan reliji yang membuat kita berkata "hampura gusti" sukses menjadi terkenal pada masanya, sedangkan saya diterpa tugas kuliah yang kadang kalau dipikir-pikir lagi cuma jadi huruf alfabet mitos pembawa keberuntungan di masa depan.

          Kemudian di masa mulai tertarik lagi bikin komik, coba ikut kompetisi kompilasi komik aksi Pentolan dan gagal lolos kurasi, kompilasi Black Blood yang dua-duanya dilaksanakan oleh Komunitas Komikus Generasi Baru (K2GB) dan juga gagal (gagal maning son *sfx pampam ngomong ke samson). Lalu akhirnya saya berhasil bikin sebuah komik One Shot yang harusnya jadi 16 Halaman tapi cuma jadi 8 karen ternyata gambar itu susah ya wkwk, yang akhirnya saya bawa dalam acara Pasar Komik Bandung 5 (2016) untuk mengikuti portfolio review di salah sebuah publisher, itung-itung jalan-jalan, itung-itung riset pasar. Karena saya harus improve skill gambar saya, saya akhirnya masuk UKM Seni Rupa UBJ di semester 9 ...

          masuk UKM

          di

          semester 9

          [ACHIEVEMENT UNLOCKED!]

          Oke, dari sekian banyak peran, kenapa komikus sih yog?

          Mungkin karena saya orangnya susah kerjasama. Gak mau jadi andalan, dan gak mau mengandalkan juga. Tapi kalau diberi kepercayaan, ya tentu gak mau mengecewakan kepercayaan tersebut. Agak sedikit susah sih kalau udah urusan pekerjaan dan profesionalitas, karena gak selamanya orang yang asik diajak temenan sama asiknya pas diajak kerjaan.

          Komik ini sebenarnya wadah ekspresi imajinasi yang terangkum dalam sebuah cerita bergambar (dalam diksi Indonesia juga dikenal sebagai Cergam, akronim dari cerita bergambar), dan itu bisa dikerjakan seorang diri, meskipun pada  akhirnya saya tahu kalau ada juga sebuah tim dalam pengerjaan komik. Tapi selama itu bisa dikerjakan sendiri, saya masih bisa menjangkaunya.

          Tapi gak menutup kemungkinan untuk jadi sutradara, screenplay person, atau juga scriptwriter. Intinya semua wadah yang bisa menampung sebuah jalan cerita, tapi komik terasa lebih otentik dan punya masa depan, saya pun merasa punya masa depan disana. Dan perasaan itu memang harus dimiliki terlebih dahulu, perasaan menang sebelum pertempuran.

          Dan ada banyak hal lainnya selama 3 tahun timeskip gak ngisi entry di blog, seperti saya yang mulai menyadari betapa mindfuck-nya Evangelion karya Hideaki Anno, beberapa kerjaan ngedesain dan ngedit film ala-ala yang alhamdulillah nyelametin kantong :P, dan laporan magang yang belom kunjung rampung meski bobotnya sudah sampai 15 SKS (3 SKS selama 5 Semester). Terlepas dari semua itu, tulisan ini bersifat mengingatkan saya secara pribadi bahwa beberapa mimpi tidak perlu kita buang, kita hanya perlu menguburnya di dalam tanah, dan menggalinya kembali bila dirasa menarik. Ah sepertinya S2 di luar negeri itu sama menariknya!

Yoga Pratama

Mahasiswa Semester 11 (Coming Soon)

Makalah Birokrasi (UAS Pengantar Ilmu Politik)

UJIAN AKHIR SEMESTER

PENGANTAR ILMU POLITIK

Senin, 12 Juni 2017

Nama     : Yoga Pratama

Fakultas : Ilmu Komunikasi

Semester: X

NIM       : 201210415016

Dosen     : Reuben Reynold Sihite S.IP. M.IKom.

BIROKRASI : DEFINISI DAN KONSEP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.    Latar Belakang

Birokrasi adalah sebuah kata yang seringkali memiliki stigma yaitu rumit, dimana perannya yang seharusnya menciptakan sebuah tatanan sistematis untuh kesejahteraan dan kerapihan administrasi modern kini tidak dirasakan oleh beberapa rakyat. Padahal perangkat negara dalam hal ini birokrasi haruslah menjadi jembatan antara pemerintahan dan rakyat dalam kaidah apapun yang bersifat untuk meneruskan kelangsungan sebuah negara..

Menurut Etzioni-Havely (Savirani:2005) birokrasi adalah organisasi hirarkis pemerintah yang ditunjuk untuk menjalankan tugas melayani kepentingan umum. Ciri khas yang melekat dalam tubuh birokrasi adalah bentuk organisasi yang berjenjang, rekrutmen berdasarkan keahlian, dan bersifat impersonal. Birokrasi juga merupakan unit yang secara perlahan mengalami penguatan, independen, dan kuat.

Maka sudah seharusnya masyarakat mengesampingkan stigma dan menggali lebih dalam definisi birokrasi. Dengan mengetahui asal-usul bagaimana sebuah birokrasi bisa terbentuk, diharapkan dapat menumbuhkan sifat sosial nan kritis terhadap perkembangan dan laju pemerintahan demi kebaikan bersama.

1.2.    Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis mengajukan rumusannya masalah secara singkat sebagai berikut:

1. Apakah definisi birokrasi baik secara etimologi maupun yang dikemukakan berbagai ahli?

2. Apakah ada beberapa konsep yang menyangkut birokrasi?

3. Bagaimanakah peran birokrasi dalam pemerintahan modern?

1.3.    Tujuan

Untuk memberikan pemahaman tentang birokrasi yang seharusnya dinilai sebagai sebuah alat pemerintahan yang memiliki fungsi vital dalam distribusi komoditi, informasi, atau hal apapun yang menyangkut tentang keberlangsungan negara. Sehingga khalayak tidak lagi menyalahkan sebuah konsep melainkan oknum apabila terdapat kebobrokan dalam sebuah birokrasi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1.    Definisi Birokrasi

Secara etimologi, birokrasi yang dalam bahasa inggris disebut bureaucracy berasal dari dua kata yaitu bureau yang artinya meja dan cratein berarti kekuasaan .jadi maksudnya kekuasaan yang berada pada orang-orang yang dibelakang meja. Sedang kan menurut kamus besar bahasa Indonesia  kata birokrasi artinya sistem pemerintahan yang di jalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan , cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan yang banyak liku – likunya.

Menurut  Pryudi Atmosudirdjo dalam Harbani Pasolong (2007:67) mengemukakan bahwa birokrasi mempunyai tiga arti yaitu (1)birokrasi sebagai suatu tipe organisasi tertentu, (2)birokrasi sebagai sistem, (3)birokrasi sebagai jiwa kerja.

2.2.    Teori Birokrasi

Budi Setiono dalam Harbani Pasolong (2007:74) ,membagi empat teori birokrasi yaitu :

1.Teori Rasional Administrative Model (RAM)

Dikemukakan oleh Weber yang menyatakan bahwa birokrasi yang ideal ialah birokrasi yang berdasarkan pada sistem peraturan yang rasional sebagai organisasi sosial yang diandalkan, terukur, dan dapat diprediksikan serta efisien.

2.Teori Power Blok Model (PBM)

Teori yang berdasarkan pemikiran bahwa birokrasi merupakan alat penghalang atau blok rakyat  dalam melaksanakan kekuasaan.

3.Teori Bureaucrati Oversupply Model (BOM)

Yaitu teori berbasis pada pemikiran ideologi liberalisme yang muncul pada tahun 1970-an, oleh William Niskanen dalam buku Representative Government (1971),sebagai respon terhadap teori birokrasi Weber maupun teori Marx,. Teori ini juga banyak pembahasan ahli politik seperti konsep reinventing government, new public management, public  choise theory, dan managerialism. Teori ini menuntut agar kapasitas birokrasi dikurangi dan peran yang selama ini dilakukan hendaknya didelegasikan kepada sektor swasta (private sector) dan mekanisme pasar.

4.Teori New Public Service(NPS)

Teori NPS memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk pada kepada apapun suara rakyat, sepanjang suara itu rasioanal dan legimate secara normatif dan konstitusional sebab birokrasi menjalankan tugas sebagai pelayan publik

2.3.    Konsep Birokrasi Model Max Weber

Max Weber adalah seorang sosiolog besar asal Jerman yang pemikirannya tentang birokrasi telah menjadi sangat klasik dalam literatur akademis, Weber menggunakan istilah birokratisasi untuk menjelaskan semakin luasnya penerapan prinsip-prinsip birokrasi dalam berbagai organisasi dan institusi modern.

Menurut Weber dalam Miftah Thoha ( 2010 : 17-18 ), tipe ideal birokrasi yang rasional itu dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut:

1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya.

2. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.

3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya.

4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas (job description) masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak.

5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif.

6.  Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu.

7. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif.

8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resourcesinstansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

9. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.

Weber dalam Harbani Pasolong ( 2007 : 72 ), menyusun karakteristik birokrasi menjadi 7, sebagai berikut:

1.Spesialisasi pekerjaan , yaitu semua pekerjaan dilakukan dalam kesederhanaan,rutinitas ,dan mendefinisikan tugas dengan baik.

2.Hierarki kewenangan yang jelas, yaitu sebuah struktur multi tingkat yang formal,dengan posisi hierarki atau jabatan, yang memastikan bahwa setiap jabatan yang lebih rendah berada dibawah supervise dan control dari yang lebih tinggi.

3.Formalisasi yang tinggi , yaitu semua anggota organisasi diseleksi dalam basis kualifikasi yang didimonstrasikan dengan pelatiah, pendidikan, atau latihan formal.

4.Pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai yang didasrkan atas kemampuan, yaitu pengambilan keputusan tentang seleksi dan promosi didasarkan atas kualifikasi teknik ,kemampuan dan prestasi para calon.

5.Bersifat tidak pribadi ( impersonalitas ), yaitu sanksi – sanksi diterapak secara seragam dan tanpa perasaan pribadi untuk menghindari keterlibatan denga kepribadian individual dan preferensi pribadi para anggota.

6.Jejak karier bagi para pegawai, yaitu para pegawai diharapkan mengejar karier dalam organisasi. Sebagai imbalan atas komitmen terhadap karier tersebut, para pegawai mempunyai masa jabatan, artinya mereka akan dipertahankan meskipun mereka kehabisan tenaga atau jika kepandaiannya tidak terpakai lagi.

7.Kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan pribadi , yaitu pejabat tidak bebas menggunakan jabatan nya untuk keperluan pribadinya termasuk keluarganya.

Secara rinci Weber menjelaskan bahwa birokrasi mempunyai 15 karakteristik ideal, yaitu:

1. kekuasaan dimiliki oleh jabatan dan bukan pemegang jabatan.

2. otoritas ditetapkan melalui aturan-aturan organisasi.

3. tindakan organisasi bersifat impersonal, melibatkan eksekusi atas kebijakan publik.

4. tindakan organisasi dikerangkai oleh sistem pengetahuan yang disipliner.

5. aturan dikodifikasi secara formal.

6. aturan preseden dan abstrak menjadi standar bagi tindakan organisasi.

7. Spesialisasi.

8. batasan yang tegas antara tindakan birokratis dengan tindakan partikular menentukan legitimasi dari tindakan.

9. pemisahan fungsional dari tugas-tugas yang diikuti oleh struktur otoritas formal.

10. kekuasaan yang didelegasikan via hierarki.

11. delegasi kekuasaan diekspresikan dalam istilah tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ditetapkan melalui kontrak.

12. kualitas yang dibutuhkan untuk mengisi posisi diukur dengan pengakuan kredensial formal (ijazah, sertifikat, dsb).

13. struktur karir dan promosi, baik atas dasar senioritas maupun prestasi.

14. posisi yang berbeda dalam hierarki akan menerima pembayaran yang berbeda. dan,

15. sentralisasi koordinasi, komunikasi, dan kontrol.

2.4.    Konsep Birokrasi Model Martin Albrow

Martin Albrow adalah sosiolog dari Inggris. Ia banyak menulis seputar pandangan para ahli seputar konsep birokrasi Weber. Akhirnya, ia sendiri mengajukan beberapa konsepsinya seputar birokrasi.

Martin Albrow dalam Miftah Thoha (87-92) membagi 7 cara pandang mengenai birokrasi. Ketujuh cara pandang ini dipergunakan sebagai pisau analisa guna menganalisis fenomena birokrasi yang banyak dipraktekkan di era modern. Ketujuh konsepsi birokrasi Albrow adalah :

1. Birokrasi sebagai Organisasi Rasional

Birokrasi dapat dikatakan sebagai organisasi yang memaksimumkan efisiensi dalam administrasi tujuan utamanya menjaga stabilitas dan efisiensi dalam organisasi-organisasi yang besar dan kompleks. Birokrasi juga mengacu pada susunan kegiatan yang rasional yang diarahkan untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Albrow memaksudkan birokrasi sebagai “organisasi yang di dalamnya manusia menerapkan kriteria rasionalitas terhadap tindakan mereka.

2. Birokrasi sebagai Inefesiensi Organisasi

Birokrasi terlalu percaya kepada preseden (aturan yang dibuat sebelumnya), kurang inisiatif, penundaan (lamban dalam berbagai urusan), berkembangbiaknya formulir (terlalu banyak formalitas), duplikasi usaha, dan departementalisme. Birokrasi juga merupakan organisasi yang tidak dapat memperbaiki perilakunya dengan cara belajar dari kesalahannya. Aturan-aturan di dalam birokrasi cenderung dipakai para anggotanya untuk kepentingan diri sendiri.

3. Birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat.

Birokrasi merupakan pelaksanaan kekuasaan oleh para administrator yang profesional. Atau, birokrasi merupakan pemerintahan oleh para pejabat. Dalam pengertian ini, pejabat memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melakukan sesuatu. Juga, seringkali dikatakan birokrasi adalah kekuasaan para elit pejabat.

4. Birokrasi sebagai administrasi negara (publik)

Birokrasi merupakan komponen sistem politik, baik administrasi pemerintahan sipil ataupun publik. Ia mencakup semua pegawai pemerintah. Birokrasi merupakan sistem administrasi, yaitu struktur yang mengalokasikan barang dan jasa dalam suatu pemerintahan. Lewat birokrasi, kebijakan-kebijakan negara diimplementasikan.

5. Birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan pejabat

Birokrasi dianggap sebagai sebuah struktur (badan). Di struktur itu, staf-staf administrasi yang menjalankan otoritas keseharian menjadi bagian penting. Staf-staf itu terdiri dari orang-orang yang diangkat. Mereka inilah yang disebut birokrasai-birokrasi. Fungsi dari orang-orang itu disebut sebagai administrasi.

6. Birokrasi sebagai suatu organisasi

Birokrasi merupakan suatu bentuk organisasi berskala besar, formal, dan modern. Suatu organisasi dapat disebut birokrasi atau bukan mengikut pada ciri-ciri yang sudah disebut.

7. Birokrasi sebagai masyarakat modern

Birokrasi sebagai masyarakat modern, mengacu pada suatu kondisi di mana masyarakat tunduk kepada aturan-aturan yang diselenggarakan oleh birokrasi. Untuk itu, tidak dibedakan antara birokrasi perusahaan swasta besar ataupun birokrasi negara. Selama masyarakat tunduk kepada aturan-aturan yang ada di dua tipe birokrasi tersebut, maka dikatakan bahwa masyarakat tersebut dikatakan modern.

2.4.    Konsep Birokrasi Model David Osborn dan Peter Plastrik

2.4.1 Reinventing Government

Sebelum membahas lebih dalam topik reinventing government, terlebih dahulu kita meninjau pengertian dari reinventing. Menurut David Osborne dan Peter Plastrik (1997) dalam bukunya “Memangkas Birokrasi”, Reinventing Government adalah “transformasi system dan organisasi pemerintah secara fundamental guna menciptakan peningkatan dramatis dalam efektifitas, efesiensi, dan kemampuan mereka untuk melakukan inovasi. Transformasi ini dicapai dengan mengubah tujuan, system insentif, pertanggungjawaban, struktur kekuasaan dan budaya system dan organisasi pemerintahan”. Pembaharuan adalah dengan penggantian system yang birokratis menjadi system yang bersifat wirausaha. Pembaharuan dengan kata lain membuat pemerintah siap untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, menciptakan organisasi-organisasi yang mam pu memperbaiki efektifitas dan efisiensi pada saat sekarang dan di masa yang akan datang.

Osborn dalam buku memangkas birokrasi  (2000:322) mengemukakan Prinsip-prinsip Reinventing Government, yaitu :

1. Pemerintahan katalis

Pemerintahan yang memisahkan fungsi pemerintah sebagai pengarah ( membuat kebijakan, peraturan, undang-undang) dengan fungsi pelaksana (penyampai jasa dan penegakan). Kemudian pemerintah menggunakan metode kontrak ,voucher hadiah ,insentif pajak dan sebagainya untuk membantu organisasi publik untuk mencapai tujuan.

2. Pemerintah adalah Milik Masyarakat

Mengalihkan wewenang control yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat dengan memberdayakan masyarakat sehingga mampu mengontrol pelayanan yang dilakukan birokrasi.

3. Pemerintah yang kompetitif

Pemerintaha kompetitif mensyaratkan persaingan diantara penyampai jasa atau pelayanan untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga.mereka memahami bahwa kompetisi adalah kekuatan fundamental untuk memaksa badan pemerintah untuk melakukan perbaikan.

4. Pemerintah berorientasi pada Misi

Pemerintah yang berorientasai misi melakukan deregulasi internal ,menghapus banyak peraturan internal dan secara radikal menyederhanakan system administrative, seperti anggaran ,kepegawaian dan pengadaan. Mereka mensyaratkan setiap badan pemerintah untuk mendapatkan misi yang jelas ,kemudian member kebebasan kepada manajer untuk menemukan cara terbaik mewujudkan misi tersebut dalam batas – batas legal.

5. Pemerintah berorientasi pada hasil

Pemerintah yang result oriented mengubah focus dari input( kepatuhan pada peraturan dan membelanjakan anggaran sesuai dengan ketetapan ) menjadi akuntabilitas pada keluaran atau hasil .mereka mengukur kinerja badan public,menetapkan target ,memberi imbalan kepada badan – badan yang mencapai atau melebihi target dan menggunakan anggaran untuk mengungkapakan tingkat kinerja yang diharapkan dalam besarnya anggaran.

6. Pemerintah berorientasi pada pelanggan

Pemerintah yang berorintasi pada pelanggan memperlakukan masyarakat sebagai pelanggan yang harus diberi pelayanan  dengan melakukan survey pelanggan,menetapkan standar pelayanan, ,memberi jaminan dan sebagainya. Pemerintah meredesain organisasinya untuk menyampaikan nilai maksimum kepada pelanggan.

7. Pemerintah wirausaha

Pemerintah berusaha memfokuskan energinya bukan sekedar untuk menghabiskan anggaran ,tetapi juga menghasilkan uang .pemerintah meminta masyarakat yang dilayani untuk membayar menuntut return on investment . mereka memamfaatkan insentif seperti dana usaha ,dana inovasi untuk mendorong para pimpinan badan pemerintah untuk berpikir mendapatkan dana operasional.

8. Pemerintah antisipatif

Pemerintah yang antisipatif adalah pemerintah yang berpikir kedepan . mereka mencoba mencegah timbulnya masalah dari pada memberikan pelayanan untuk menghilangkan masalah . mereka menggunakan perencanaan strategis , pemberian visi masa depan,dan berbagai metopde lain untuk melihat masa depan.

9. Pemerintahan desentralisasi

Pemerintah desentralisasi adalah pemerintah yang mendorong wewenang dari pusat pemerintahan melalui organisasi atau system,mendorong mereka yang lansung melakukan pelayanan atau pelaksana,untuk lebih berani membuat keputusan sendiri.

10. Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar

Pemerintah yang berorientasi pada pasar sering memamfaatkan struktur pasar swasta untuk memecahkan masalah dari pada  menggunakan mekanisme administrative , seperti menyampaikan pelayanan atau perintah dan control dengan memamfaatkan peraturan . mereka menciptakan insentif keuangan , insentif pajak, pajak hijau, affluent fees. Dengan cara ini , organisasi swasta atau anggota masyarakat berprilaku yang mengarah pada pemecahan masalah sosial

2.4.1 Pembaharuan Birokrasi (Banishing Bureaucracy)

Ada lima strategi mewirausahakan birokrasi. Osborn dan plastrik (2000), Sebagai berikut :

1) Strategi inti , yaitu menata kembali secara jelas mengenai tujuan ,peran dan arah organisasi dengan pendekatan tujuan

2) Strategi konsekuensi,yaitu mendorong persaingan sehat guna meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai melalui penerapan reward and punishment dengan memperhitungkan resiko ekonomi dan pemberian penghargaan dengan pendekatan persaingan terkendali, manajemen perusahaan, mananajemen kinerja.

3) Strategi pelanggan yaitu memusatkan perhatian untuk bertanggung jawab kepada pelanggan dengan menggunakan pendekatan pilihan pelanggan,pilihan kompetitif, pemastian mutu pelanggan

4) Strategi kekuasaan  yaitu kendali di alihkan pada lapisan organisasi paling bawah yaitu pelaksana atu masyarakat. Kendali organisasi dibentuk berdasarkan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan ,dengan demikian terjadi proses pemberdayaan organisasi,pegawai dan masyarakat.

5) Strategi budaya,yaitu merubah budaya kerja organisasi yang terdiri dari unsur – unsure kebiasaan,emosi dan psikology sehingga pandangan masyarakat terhadap organisasi publik berubah.

2.5.    Peran Birokrasi dalam Pemerintahan Modern

Michael G. Roskin, et al. meneyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 fungsi birokrasi di dalam suatu pemerintahan modern. Fungsi-fungsi tersebut adalah :

1. Administrasi

Birokrasi Fungsi administrasi adalah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif serta penafsiran atas UU tersebut oleh eksekutif.

2. Pelayanan

Birokrasi fungsi pelayanan sesungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus.

3. Pengaturan (regulation)

Birokrasi Fungsi pengaturan yaitu dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakat.

4. Pengumpul Informasi (Information Gathering)

Birokrasi fungsi informasi yaitu menyediakan data-data dan Informasi sehubungan dengan kebijaksanaan yang  mengalami pelanggaran untuk keperluan membuat kebijakan-kebijakan baru .

BAB III

PENUTUP

3.1.    Kesimpulan

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat modern yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Eksistensi birokrasi ini sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara (pemerintahan) untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (social welfare). Negara dituntut terlibat dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyatnya (public goods and services) baik secara langsung maupun tidak. Bahkan dalam keadaan tertentu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu negara mernbangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi.

3.2.    Saran

Semoga dengan tersusun nya makalah ini dapat menambah pengetahuan tentang birokrasi modern  serta menjadi sumber referensi bagi pembacanya.penulis berharap agar adanya kajian – kajian  yang lebih mendalam lagi mengenai birokrasi mengingat birokrasi sangat berkaitan erat dalam pemerintahan yang modern.

DAFTAR PUSTAKA

Martin Albrow,2004  Birokrasi, Cet.3, wacana :Yogyakarta

Osborn david dan plastrik peter,2000.memangkas birokrasi: lima strategi menuju pemerintahan wirausaha, PPM: Jakarta

Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik, , alfabeta :bandung

www.slidefinder.net/b/birokrasi-kuliah-3-blog1/32514643

Yunus Yasril dkk ,2006.pengantar ilmu administrasi Negara , unp press:Padang

Poltak sinambela ,lijan ,dkk.2006.reformasi pelayanan public: teori,kebijakan dan implementasi ,bumi aksara:jakarta

Tjakra Negara,R. Soegiatno. 1992. Hukum tata usaha dan birokrasi Negara.rineka cipta:jakarta